KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Pengamat kebijakan Kabupaten Kebumen, Ibnu Nugroho mengapresiasi langkah Bupati Lilis Nuryani Fuad yang memilih berhati-hati melakukan mutasi pejabat. Ibnu mendorong, proses penyusunan "kabinet" Bupati bukan hanya sekedar bagi-bagia jabatan.
"Untuk mutasi pejabat, yang terpenting adalah dilakukan secara profesional dan berdasarkan kinerja, bukan sekadar bagi-bagi jabatan. Pejabat harus ditempatkan sesuai keahliannya agar pelayanan publik tetap optimal," ujar Ibnu, kemarin (11/3/2025)
Pernyataan Ibnu ini menyikapi pidato Bupati Kebumen, Lilis Nuryani Fuad saat memberi pidato perdana di hadapan anggota legislatif dalam Rapat Paripurna DPRD Kebumen, 5 Maret lalu.
Saat itu, Bupati menegaskan komitmennya untuk menggunakan skala prioritas dalam menjalankan tugasnya sebagai orang nomor 1 di Kebumen. Dalam kesempatan itu, Lilis menyampaikan ia dan Wakil Bupati Zaeni Miftah tidak terburu-buru melakukan mutasi dan rotasi pejabat untuk menyelaraskan visi dan misinya.
Ibnu mendukung kebijakan Bupati dalam hal ini. Menurutnya, Bupati sebaiknya tidak melakukan mutasi besar-besaran di awal pemerintahan. "Mutasi besar-besaran di awal pemerintahan sebaiknya dihindari agar birokrasi tetap stabil dan program-program yang sudah berjalan tidak terganggu," katanya
Di saat yang sama, Ibnu mendorong Bupati dan Wakil Bupati segera bekerja. Di masa awal pemerintahan ini, ada sejumlah sektor yang harus segera "disentuh" . "Di awal pemerintahan, kepala daerah harus fokus pada sektor yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti ekonomi, UMKM, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan," ujarnya
Yang terdekat, Bupati didorong mengeluarkan kebijakan agar warga Kebumen dapat tenang menjalankan ibadah puasa dan menyambut datangnya bulan Ramadan.
Menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok sering naik, sehingga pemerintah perlu memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. "Selain itu, saat ini sedang musim panen padi, tetapi cuaca buruk bisa memengaruhi hasil panen. Harga gabah harus dikendalikan agar petani tidak merugi dan masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga wajar," sarannya.(cah)
